Bengkulu, LIBE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu siap untuk melakukan penyederhanaan Birokrasi di lingkup Pemprov Bengkulu.
Penyederhanaan birokrasi tersebut sesuai dengan perintah Presiden RI Joko Widodo untuk melakukanĀ penyederhanaan reformasi birokrasi agar ramping dan fleksibel.
Gubernur Bengkulu melalui Asisten III Gotri Suyanto mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukanĀ identifikasi dan pemetaan terkait penyederhanaan birokrasi untuk pemangkasan jabatan eselon III dan IV di lingkup Pemprov Bengkulu.
“Bagaimana juga pemda tidak dapat mengelak harus dijalankan. Siap tak siap, harus kita ikuti,” tegas Gotri, usai mengikuti rapat virtual bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi BirokrasiĀ (Menpan RB), di ruang VIP Pola Provinsi Bengkulu, Selasa (11/8/2020).
Pemprov Bengkulu, lanjut Gotri, telah menyampaikanĀ ke Kementerian PAN RB terkait dengan OPD yang mengelola perizinan dan investasi maupun OPD yang memang memberikanĀ rekomendasiĀ terkait perizinan dan hal itu telah disampaikanĀ ke Kemendagri RI.
“Tinggal menunggu SKBĀ (Surat Keputusan Bersama) Kemendagri dan Kemenpan RB. Apapun petunjuk selanjutnya akan kita ikuti,” sebutnya.
Penyederhanaan Birokrasi ini menyasar kementerian dan lembaga, dengan memangkas jabatan birokrasi pada level eselon III dan IV, guna efektif dan efisien dalam tatanan birokrasi dan keuangan dalam kondisi Covid-19 ini.
Pada permintaan awal saat ini, jelas Gotri, ada 191 jabatan eselon IV dilingkupi Pemprov Bengkulu yang bakalĀ dipangkas.
“Tapi itu kita tetap menunggu dulu petunjuk selanjutnya dari SKB antara Mendagri dan Menpan RB,” ungkapnya.
Batas waktu yang diberikan penyederhanaan birokrasi ini hingga tanggal 31 Desember tahun ini.
Untuk itu, lanjut Gotri, kita harus persiapkan karena bagaimanapun juga hal itu berkaitan juga dengan Peraturan Daerah.
“Jika berkaitan dengan Perda, maka secara otomatis kita berhubungan dengan DRPD dan pihak lainnya. Karena berhubungan juga dengan organisasi, kitapun ikuti saja tahapannya nanti,” demikian Gotri.
Menpan RB Tjahyo Kumolo menegaskan, reformasi birokrasi bukan hanya penyederhanaan birokrasi saja, namun lebih dari itu untuk melaksanakan secara prioritas misi dan visi presiden dan wakil presiden.
“Saya tegaskan kembali, tidak ada visi dan misi menteri, yang ada hanya visi dan misi presiden dan wakil presiden. Kita harus prioritaskanĀ misi dan misi presiden dan wakil presiden tersebut,” tegasnya, dalam video conference.
Tjahyo Kumolo mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan, respon kita harus cepat, sehingga eselon III dan IV sedang dikaji untuk dipangkas menjadi eselon I dan II saja. (MCPB)
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
Berikan Komentar