Bengkulu Utara, LIBE – Ketua Bawaslu Bengkulu Utara, Titin Sumarni, SH meresmikan desa Giri Kencana sebagai desa Anti Politik Uang (APU) pertama di Kabupaten Bengkulu Utara, Kamis (22/10/2020).
Disampaikan oleh Ketua Bawaslu, dengan terbentuknya desa APU, diharapkan dapat memacu semangat masyarakat untuk menolak politik uang, terutama peserta yang terundang yang terdiri dari FKPD Bengkulu Utara, Camat se-Kecamatan Bengkulu Utara, kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, karang taruna dan seluruh ormas yang hadir dalam kegiatan tersebut.
“Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bengkulu Utara kali ini berbeda dengan sebelumnya dimana hanya terdapat satu pasangan calon tunggal, calon tunggal merupakan kondisi yang tidak diinginkan namun hal ini dibenarkan oleh undang-undang dimana selain calon tunggal terdapat kotak kosong yang bisa dipilih dan sama kedudukannya,” ujar Titin dalam sambutannya.
Dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Jajaran pengawas berharap bukan hanya Desa Giri Kencana saja yang menolak politik uang tetapi seluruh desa di kabupaten Bengkulu Utara juga ikut menolak politik uang, dalam kesempatan yang sama Camat Ketahun juga menyampaikan substansi kegiatan anti politik uang memberikan pencerahan bagaimana demokrasi yang benar, jadi jangan ciderai demokrasi dengan money politik.
Deklarasi tolak politik uang secara simbolis dilakukan di Balai Desa Giri Kencana Kabupaten Ketahun dan dilakukan serentak di seluruh Kecamatan Se-kabupaten Bengkulu Utara dengan menentukan satu desa untuk simbol desa APU dengan kriteria basis massa pendukung, asal daerah calon dan rekam jejak mata pilih tertinggi.
Rangkaian kegiatan Launching Desa APU diawali dengan peresmian secara simbolis menggunakan simbol Kentungan sebagai tanda adanya bahaya ketidaksehatan Pilkada menggunakan Politik Uang.
Selain itu, giat dilanjutkan dengan penempelan stiker tolak Politik Uang pada kendaraan-kendaraan Dinas dan dibagikan kepada seluruh peserta yang hadir kemudian kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Kesepakatan Menolak Politik Uang sebagai komitmen seluruh peserta untuk menolak politik uang. (RLS)
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
