Bengkulu, LIBE –  Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu kembali menggelar rapat paripurna. Kali ini dengan agenda ‘Penyampaian Nota Penjelasan oleh Gubernur Bengkulu Atas Raperda tentang RAPBD Provinsi Bengkulu Anggaran 2021’.

“Dengan mengucapkan Bismillahirohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2020, hari ini tanggal 26 November 2020 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ucap Ketua DPRD Provinsi Ihsan Fajri, saat membuka sidang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (26/11/2020).

Dikatakan Ihsan, dari 43 jumlah anggota dewan, yang menandatangani daftar hadir sebanyak 43 orang. Sesuai peraturan tata tertib dewan, kuorum untuk dimulainya rapat paripurna dewan telah terpenuhi.

“Sesuai undangan yang telah disampaikan, bahwa acara rapat paripurna pada hari ini adalah penyampaian nota penjelasan oleh Gubernur Bengkulu atas Raperda tentang RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021,” sampainya.

Selanjutnya, dalam nota penjelasannya, Plt Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah menyampaikan pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian global maupun domestik sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang menurun pada tahun 2020.

“Dampak pandemi awalnya menjadi masalah kesehatan, telah berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan keuangan di Indonesia termasuk di Bengkulu,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2020, lanjut Dedy, akan mengalami tekanan yang berat dipengaruhi oleh adanya faktor ketidakpastian yang sangat tinggi.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh jumlah kasus positif COVID-19 yang masih terus meningkat.

“Optimisme terhadap riset vaksin yang diharapkan dapat segera membuahkan hasil menjadi faktor penting dalam melihat prospek perekonomian nasional,” kata dia.

Untuk mengurangi dampak COVID-19, sambung Dedy, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyesuaikan kebijakan APBD di tahun 2020-2021, guna mendukung percepatan pemulihan stabilisasi sosial ekonomi, sektor keuangan dan perekonomian secara keseluruhan.

Dedy menuturkan, dampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 diperkirakan masih akan dirasakan pada tahun 2021.

Hal ini dapat dilihat dari perkembangan dan kondisi penyebaran COVID-19 yang masih terjadi di sebagian besar di seluruh wilayah Indonesia.

“Pemerintah menyadari bahwa dampak kerusakan akibat wabah COVID-19 akan sangat masif ke depannya. Sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan serta pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah akan dilakukan ke depan,” jelasnya.

Ia menerangkan, kebijakan extraodinari dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak akibat penyebaran virus COVID-19 di Indonesia melalui penerbitan berbagai regulasi yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah.

“Rancangan kerja pemerintah daerah tahun 2021 sebagai dasar penyusunan KUA-PPA memberi gambaran kondisi makro tahun 2021 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan,” tandasnya. (Adv)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?